Makalah Industri Manufaktur dan Ketenagakerjaan

       Namanya juga mahasiswa, pasti selalu saja ada tugas membuat makalah. Saya pun begitu, kali ini saya di beri tugas kelompok oleh dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia terkait Industri manufaktur dan ketenagkerjaan.
        Cukup pusing juga ternyata, biasanya ketika search di google dengan kata kunci yang dirasa ampuh, langsung lah keluar makalah yang kita cari, namun ternyata terkait judul yang dosen saya berikan, materi nya hampir semua dalam bentuk artikel atau Data statistik, akhirnya harus nyusun sendiri deh.
Bagi teman-teman yang mungkin mmebutuhkan makalah dengan judul yang sama, saya lampirkan makalah nya dalam postingan ini, semoga bermanfaat ya teman-teman^^

BAB I

PENDAHULUAN

a.      Latar Belakang

Perusahaan Manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah Negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasioanal di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.

Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai negara, posisi industri manufaktur Indonesia berada diposisi terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti vietnam. Namun perkembangan industri manufaktur Indonesia hingga saat ini menunjukan peningkatan yang cukup memuaskan, meskipun masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju lain nya di Dunia. Maka dari itu perlu adanya solusi agar Industri manufaktur di Indonesia semakin berkembang sehingga Indonesia bisa bersaing di kancah internasional.

Selain permasalahan di Industri Manufaktur, sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan Indonesia sudah menjadi masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju.

Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pengangguran.

b.      Rumusan Masalah

1.    Apa itu industri manufaktur?

2.    Bagaimana peranan industri manufaktur dalam pembangunan ekonomi?

3.    Bagaimana perkembangan Industri manufaktur di Indonesia?

4.    Apa Tantangan, masalah dan solusi terkait industri manufaktur di Indonesia?

5.    Apa itu ketenagakerjaan?

6.    Apa saja masalah-masalah Ketenagakerjaan?

7.    Apakah solusi untuk masalah ketenagakerjaan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Industri Manufaktur

Industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang sejenis atau jasa sejenis. Misalnya : industri tekstil adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan dan menjual bahan baku tekstil, barang setengah jadi tekstil, dan barang jadi tekstil. Dalam perkembangannya, industri dikelompokkan menjadi 2, yaitu industri manufaktur dan industri jasa.

Menurut Heizer, dkk (2005), manufaktur berasal dari kata manufacture yang berarti membuat dengan tangan (manual) atau dengan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang. Wikipedia menyebutkan bahwa Manufaktur adalah suatu cabang Industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijual. Contoh industri manufaktur, misalnya: industri tekstil, industri obat, industri semen, dan lain-lain.

Berdasarkan jenis proses produksi atau berdasarkan sifat manufakturnya, perusahaan manufaktur dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni : 1) Perusahaan dengan jenis proses produksi terus-menerus (continuous process atau continuous manufacturing, 2) Perusahaan dengan proses produksi yang terputus-putus (intermitten process) atau intermitten manufacturing).

Continous Manufacturing biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar(produksi massa) dengan variasi yang sangat kecil dan sudah di standarisasi. Mesin-mesinnya bersifat khusus  dan biasanya otomatis maka tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Intermitten manufacturing biasanya menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat kecil dengan variasi yang sangat besar. Mesin-mesin yang digunakan merupakan mesin yang bersifat umum sehingga operatornya perlu mempunyai keahlian atau skill yang tinggi dalam pengerjaan produk tersebut.

B.     Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

                    Angkatan kerja menurut UU No.20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan. Dan tidak sedang mencari pekerjaan (pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan). Sedangkan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi para pencari kerja.

      Klasifikasi Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya :

1.      Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2.       Tenaga kerja terampil

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3.       Tenaga kerja tidak terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Angkatan kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a.       Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sdang menunggu panen/ hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya.

b.      Bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dimasukkan kedalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

BAB III

PEMBAHASAN

1.      Industri Manufaktur

a.      Pengertian Industri Manufaktur

Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufacture muncul pertama kali tahun 1576, dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur, dalam arti yang paling luas, adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi (1) perancangan produk, (2) pemilihan material, dan (3) tahap-tahap proses dimana produk tersebut dibuat. Pada konteks yang lebih modern, manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin dan operasi, mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktifitas yang diperlukan.

Manufaktur dapat di definisikan secara teknis dan secara ekonomis:

.      Secarateknis: proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dengan menggunakan mesin, alat, daya, dan tenaga kerja.

2.    Secaraekonomis : proses pengolahanbahandasar (baku) menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah.

b.      Peranan Industri Manufaktur dalam pembangunan Ekonomi

Industri Manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi Industri manufaktur terhadap pembangunan nasional dari tahun ketahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Industri manufaktur dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan industri Manufaktur lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Industri Manufaktur rmemegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena industri manufaktur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan Industri Manufaktur juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi ini menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor Industri manufaktur.

Peranan Industri Manufaktur dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sangat penting karena Industri manufaktur memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan industri manufaktur tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

c.       Perkembangan Industri Manufaktur di Indonesia

Sejak  Ir. Soekarno menjabat menjadi presiden pertama di Indonesia, proses industrialisasi Negara Indonesia telah dirintis oleh beliau. Mulai dari berbagai pabrik pembuatan aneka bahan pokok di Indonesia, dan lainnya. Industrialialisasi di Indonesia mulai berkembang pesat saat Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden. Puncaknya adalah mampunya Indonesia menerbangkat pesawat buatan anak negeri sendiri, yaitu N250 – Gatotkaca yang pada waktu itu dipelopori oleh BJ. Habibie. Setelah sukses melakukan peluncuran tersebut, makin banyak Industri-industri di Indonesia yang berdiri. Kawasan Industri pun semakin bertebaran. Di Jawa Timur sendiri, terdapat beberapa kawasan industri yang terkenal. Seperti di daerah Surabaya, Gresik, Malang, dan lainnya. Mulai dari Industri berat sampai industri-industri kecil

Dengan semakin berkembangnya Industri tersebut, maka dalam Industri tentunya diperlukan sebuah keilmuan yang berhubungan dengan proses produksi industri tersebut, khususnya industri manufaktur. Salah satu ilmu yang diperlukan adalah Proses Manufaktur. Yaitu proses pembuatan produk manufaktur mulai dari pencampuran bahan baku, proses pengecoran, pembentukan, hingga finishing. Dalam kehidupan manusia, ilmu ini dapat diimplementasikan untuk membuat alat-alat kehidupan sehari-hari. Mulai dari kursi, meja, laptop, kalkulator, dll. Oleh karena itulah, proses manufaktur sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena hamper semua tool atau peralatan hidup manusia dibuat melalui proses manufaktur.

Pada tahun 2012 yang lalu, berdasarkan riset yang dilaporkan oleh UNIDO (Organisasi Pengembangan Industri Dunia), pertumbuhan industri manufaktur global pada kuartal III tahun 2012 hanya 0.2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan itu sekaligus menunjukkan pertumbuhan paling lambat sejak tahun 2009. Catatan ini pula menjadi warning kepada seluruh negara-negara di dunia. Sebab, menurut badan PBB tersebut, industri manufaktur akan menghadapi tantangan berat ke depannya. Hal itu disebabkan resesi kuat di Eropa, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Utara serta Asia Timur, ditambah dengan melambatnya laju ekonomi di negara-negara berkembang.

Krisis ekonomi global menjadi kendala berkembangnya sektor industri manufaktur di seluruh dunia. Lesunya perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan kiblat perekonomian dunia berdampak pada berbagai sektor termasuk perindustrian manufaktur. Dampak dari itu semua adalah  perekonomian dunia pun ikut lesu karena sektor industri manufaktur termasuk sektor yang paling basah.

Tingginya komnsumsi masyarakat berakibat pada penguatan kinerja impor. Namun, di sisi lain, kinerja ekspor relatif melemah akibar rendahnya permintaan di dunia yang menyebabkan neraca perdagangan defisit. Krisis ekonomi di dunia juga berdampak pada melemahnya nilai tukar berbagai mata uang negara, sehingga sektor industri manufaktur pun semakin lesu.

Di tahun 2013 ini, banyak pihak yang lebih merasa optimistis dengan perkembangan industri manufaktur dunia. Selain kondisi perekonomian amerika dan eropa yang makin membaik, sektor industri manufaktur di negara berkembang juga semakin pesat perkembangannya. Dengan begitu walaupun masih ada bayang-bayang krisis ekonomi global, diharapkan industri manufaktur dunia lebih kreatif dalam mengatasi permasalahan ini.

Sementara di Indonesia ini, prospek perkembangan industri manufaktur begitu pesat. Optimisme itu merujuk pada krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu saat perekonomian Indonesia hancur lebur. Namun Indonesia ternyata mampu bangkit dan pada tahun 2011 yang lalu pertumbuhan PDB bahkan mencapai 6.2%. Pada tahun 2012, pertumbuhan sektor industri manufaktur khusus sektor nonmigas secara kumulatif mencapai 6.5%. Bahkan pada kuartal II tahun 2012 pertumbuhan mencapai angka 7.27%. Hal itu membawa angina segar bagi sektor industri manufaktur di Indonesia. Namun, yang perlu diingat di sini adalah tantangan untuk thun 2013 ini lebih berat ke depannya. Salah satu faktor yang paling memicu adalah kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) sebesar 15% yang itu akan berpengaruh pada daya saing industri baik di sektor domestic maupun pasar ekspor.Tantangan berat lain yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah “ASEAN-China Free Trade Area” yang telah diberlakukan semenjak Januari 2010 yang lalu. Hal itu menyebabkan berbagai produk manufaktur dari china memasuki pasar Indonesia dengan deras. Berbagai produk elektronik yang berharga murah pun menggerogoti pangsa pasar produk lokal Indonesia. Demikian juga produk lainnya, seperti besi, baja, tekstil, dan barang-barang hasil industri lainnya.

            Berikut adalah grafik pertumbuhan Industri manufaktur menurut data BPS dari tahun 2010 sampai dengan 2013.

(Sumber : Data strategis BPS 2013)

Selama tahun 2010–2013 Industri manufaktur besar dan sedang triwulanan (q-to-q) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan triwulan II-2013 naik sebesar 1,12 persen dari triwulan I-2013, triwulan I-2013 turun sebesar 2,20 persen dari triwulan IV-2012, triwulan IV-2012 naik sebesar 7,65 persen dari triwulan III-2012, triwulan III-2012 naik sebesar 0,10 persen dari triwulan II-2012, triwulan II 2012 naik sebesar 3,42 persen dari triwulan I-2012, triwulan I-2012 turun sebesar 0,31 persen dari triwulan IV-2011, triwulan IV- 2011 turun sebesar 1,53 persen dari triwulan III-2011, triwulan III-2010 naik sebesar 0,52 persen dari triwulan II 2011, triwulan II- 2011 naik sebesar 3,09 persen dari triwulan I-2010, dan triwulan I-2010 naik sebesar 0,75 persen dari triwulan IV-2010. Triwulan dua pada tahun 2010, 2011, dan 2012 memiliki kecenderungan naik jika dibandingkan dengan triwulan-triwulan lain pada tahun tersebut.

R
TUM

BUHAN

(Sumber : Data Strategis BPS 2013)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulanan (y-on-y) dari tahun 2011–2013 juga berfluktuasi. Triwulan I tahun 2012 naik sebesar 1,72 persen dari triwulan I tahun 2011, triwulan II tahun 2012 naik sebesar 2,04 persen dari triwulan II tahun 2011, triwulan III tahun 2012 naik sebesar 1,62 persen dari triwulan III tahun 2011, triwulan IV tahun 2012 naik sebesar 11,10 persen dari triwulan IV tahun 2011. Secara umum, pertumbuhan produksi manufaktur tahun 2012 mengalami kenaikan 4,12 persen dari tahun sebelumnya.

                Sementara itu, Pertumbuhan sektor Industri manufaktur serta sumbangan nya terhadap PDB terus meningkat dari tahun ke tahun, berikut grafik yang di ambil dari data BPS :

                                               (Sumber : Data strategis BPS 2013)                

Ekonomi Indonesia selama tahun 2009–2012 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,63 persen (2009), 6,22 persen (2010), 6,49 persen (2011), dan 6,23 persen (2012) dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada semester I-2013 bila dibandingkan dengan semester II-2012 tumbuh sebesar 1,99 persen dan bila dibandingkan dengan semester I-2012 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,92 persen. Angkaangka tersebut diperoleh dari penerapan rumus di atas ke dalam besaran PDB tahun 2009–2012 serta semester I-2013 atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi selama tahun 2009–2012 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,85 persen (2009), 13,41 persen (2010), 10,70 persen (2011), dan 9,98 persen (2012). Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2009 sebesar 1,26 persen. Setelah itu giliran Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang memberikan konstribusi tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 diikuti Sektor Industri Pengolahan tahun 2012. Pada semester I-2013, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan sebesar 1,49 persen terhadap total pertumbuhan sebesar 5,92 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5,86 persen (y-on-y). Sementara Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan masing-masing sebesar 1,16 persen dan 1,08 persen dengan laju pertumbuhan masing-masing 6,50 persen dan sebesar 10,73 persen.

Selain itu, industri manufaktur juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini :

(Sumber : Data World Bank)

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa kontribusi industri manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja meningkat selama periode 1999-2011.  Pada tahun 1990, industri manufaktur dapat menyerap sekitar 7 juta tenaga kerja atau sekitar 9% dan pada tahun 2011 industri manufaktur sudah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14 juta orang atau sekitar 17%.

permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur

Ø  KKN dan layanan umum yang buruk mengakibatkan tingginya biaya overhead. Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengeluaran untuk berbagai pungutan dan untuk biaya buruknya layanan umum menambah biaya overhead sekitar 8,7 persen – 11,2 persen.

Ø  Cost of money yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi. Pengusaha dalam negeri yang mengandalkan perbankan dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan yang modal kerjanya dari luar negeri dengan bunga berkisar 4–6 persen.

Ø  Administrasi perpajakan yang belum optimal. Pengusaha menganggap administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk industri ekspor sangat tidak efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing produk ekspor menjadi berkurang karena ketidakefisiensian tersebut dibebankan ke harga jualnya. Selain itu, hal tersebut juga tidak kondusif untuk integrasi antar Industri terkait untuk pengadaan bahan antaranya.Pada umum nya mereka memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal tidak terkena PPN.

Ø  Kandungan impor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate), dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri tekstil, kimia, dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40 persen, sedangkan untuk industri mesin, elektronik dan barang-barang logam mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir pada perekonomian domestik.

Ø  Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri nasional relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik industri manufaktur masih tipe “tukang jahit,” meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan proporsi produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi. Kehadiran foreign direct investment (FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis untuk alih teknologi belum dapat dimanfaatkan.

Ø  Kualitas SDM relatif rendah. Dari hampir 4,2 juta orang tenaga kerja industri dalam 22.894 perusahaan pada tahun 1996, hanya 2 persen berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 persen berpendidikan master, dan 0,005 persen (hanya 225 orang) berpendidikan doktor. Sementara itu, intensitas pelatihan yang dilaksanakan oleh industri belum juga menggembirakan. Hasil survei tahun 1990-an menunjukkan hanya 18,9 persen perusahaan di Indonesia melaksanakannya. Di Malaysia, kegiatan yang sama dilakukan oleh hampir 84 persen perusahaan-perusahaannya. SDM dengan kualitas ini akan sulit diharapkan menghasilkan peningkatan produktivitas apalagi inovasi-inovasi yang bermutu untuk teknologi produksinya.

Ø  Iklim persaingan yang kurang sehat. Banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati ”monopoli”. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya indeks konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2). Pada tahun 2002, lebih dari 50 persen kelompok usaha Industri memiliki angka diatas 0,50 dan banyak kelompok industri yang angka konsentrasi yang makin besar. Beberapa contoh adalah pada Industri tepung terigu, rokok putih, dan kendaraan roda 2. Keadaan ini menyebabkan insentif untuk penurunan biaya produksi menjadi kecil.

Ø  Struktur Industri masih lemah. Sebagai illustrasi, di Industri kendaraan bermotor pada tahun 1997 jumlah produser komponen mencapai 155 perusahaan. Namun hamper semua produsen komponen ini merupakan pemasok lapis pertama. Hal ini menunjukkan lemahnya ke dalaman struktur Industri nasional otomotif. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang ada 350 pemasok lapis pertama, 2.000 pemasok lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis ketiga. Artinya Industri nasional sangat terintegrasi secara vertikal.

Ø  Peranan Industri kecil dan menengah (termasuk RT) masih minim. Industri berskala menengah (20-99 orang tenaga kerja), berskala kecil (5-19 orang tenaga kerja), dan Industri rumah tangga (1 – 4 orang tenaga kerja) mempekerjakan dua pertiga tenaga kerja manufaktur di Indonesia. Namun demikian, segmen Industri ini menyumbang hanya 5-6 persen dari total nilai tambah manufaktur. Industri kecil dan menengah terkonsentrasi di sub-sektor makanan dan kayu. Industri-industri pada segmen ini umum nya melayani konsumen akhir atau memproduksi komponen untuk ”after sales market”, dengan segmen kelas terendah. Sangat sedikit yang memproduksi bahan baku dan/atau barang intermediate serta memasoknya ke Industri hilir. Dengan kondisi ini, Industri kecil dan menengah di Indonesia belum berada dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan Industri berskala besar.

Ø  Sebaran Industri yang terpusat di Pulau Jawa. Unit usaha Industri merupakan pencipta kesejahteraan (wealth) terpenting melalui nilai tambah produk-produk yang dihasilkan dan sekaligus mendistribusikannya ke khalayak melalui pekerjanya. Oleh karena itu distribusi dari segmen Industri ini juga akan mencerminkan distribusi kesejahteraan yang terbentuk. Menurut data tahun 2002, dari 21,146 usaha Industri berskala menengah dan besar, 17.118 atau 80 persen diantaranya berada di Pulau Jawa.

Program pemerintah untuk meningkatkan Struktur dan Daya saing Industri manufaktur :

1.      Peningkatan Standardisasi Produk Industri

2.      Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3.      Peningkatan kemampuan Teknologi Industri

4.      Penataan Sturktur Industri

5.      Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

6.      Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan

7.      Peningkatan Nilai tambah industri berbasis sumberdaya alam

2.      Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

a.    Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran

Tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada Februari 2013, jumlah angkatan kerja yang merupakan tenaga kerja aktif secara ekonomi mencapai 121,2 juta orang, naik sebesar 3,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan naik 775 ribu orang dibanding keadaan Februari 2012.

(Sumber : Data strategis BPS 2013)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian. Sejak Februari 2012 hingga Februari 2013 TPAK mengalami penurunan dari 69,66 persen menjadi 69,21 persen, artinya persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi turun sebesar 0,45 persen poin. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya mismatch dalam pasar kerja dan juga kecenderungan orang memiliki pekerjaan rangkap. Pada Februari 2013, dari total angkatan kerja sebesar 121,2 juta orang, sekitar 94,08 persennya adalah penduduk yang bekerja.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2013 sebesar 114,0 juta orang, bertambah sebanyak 3,2 juta orang (2,90 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 1,2 juta orang (1,08 persen) dibandingkan setahun yang lalu (Februari 2012)  Salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (open unemployment). Jumlah penganggur pada Februari 2013 sebesar 7,2 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 444 ribu orang (5,83 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2012) yang besarnya 7,6 juta orang. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT pada Februari 2013 sebesar 5,92 persen, mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan TPT Februari 2012 yang besarnya 6,32 persen.

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Februari 2013, dari 114,0 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di Sektor Pertanian, yaitu sekitar 40,0 juta orang (35,05 persen), disusul Sektor Perdagangan sebesar 24,8 juta orang (21,76 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 17,5 juta orang (15,37 persen). Dalam setahun terakhir, terjadi kenaikan jumlah penduduk bekerja hampir di semua sektor, kecuali Pertanian dan Sektor Lainnya yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,01 persen dan 5,73 persen. Sektor yang mengalami peningkatan persentase pekerja paling tinggi yaitu Sektor Konstruksi sebesar 12,95 persen.

(Sumber : Data strategis BPS 2013)

Sementara itu jika ditinjau dari status pekerjaan, dari tujuh kategori status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di sektor formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2013 sekitar 45,6 juta orang (39,98 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 68,4 juta orang (60,02 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dalam setahun terakhir, penduduk yang bekerja di sektor formal bertambah sebesar 3,5 juta orang dengan persentase yang meningkat dari 37,29 persen pada Februari 2012 menjadi 39,98 persen pada Februari 2013. Di sisi lain, penduduk yang bekerja di sektor informal berkurang sebesar 2,3 juta orang dengan persentase menurun dari 62,71 persen pada Februari 2012 menjadi 60,02 persen pada Februari 2013. Penurunan ini berasal dari hampir seluruh komponen penduduk yang bekerja di sektor informal, kecuali pekerja bebas di nonpertanian.

(Sumber : Data strategis BPS 2013)

Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi

Pada Februari 2013, angkatan kerja masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yaitu sekitar 70,0 juta jiwa (57,72 persen), sementara sisanya yang sebesar 51,2 juta jiwa (42,28 persen) tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan TPT tertinggi pada Februari 2012 adalah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, berturut-turut sebesar 10,74 persen, 10,72 persen, dan 9,78 persen. Setahun kemudian (Februari 2013), tiga provinsi dengan TPT tertinggi tidak mengalami perubahan posisi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, masingmasing sebesar 10,10 persen, 9,94 persen, dan 8,90 persen. Akan tetapi jika dilihat dari besaran absolutnya pada Februari 2013, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi dengan jumlah pengangguran paling besar, yaitu 1,8 juta orang, 941 ribu orang, dan 804 ribu orang.

(Sumber : Data strategis BPS 2013)

b.    Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan ada tiga masalah besar yang dihadapi ketenagakerjaan Indonesia dalam penempatan di dalam dan luar negeri.
dimana permasalahan tersebut mempengaruhi usaha peningkatan penempatan kerja. Masalah tersebut yaitu :

1.      kesempatan kerja yang terbatas. Situasi perekonomian Indonesia pada tahun yang akan datang dipenuhi tantangan berat dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Eropa saat ini dan berbagai persoalan di dalam negeri.
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terkahir ini memang mengalami kemajuan, tumbuh 6,3 persen pada 2012 dan pada 2013 ini diperkirakan akan tumbuh antara 6,3 persen hingga 6,5 persen.
Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah pengaggur yang telah ada.

2.      rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2012, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 47,37 persen.
Angkatan kerja lulusan SMP 18,57 persen dan Diploma satu hingga sarjana hanya 9 persen.Ini tentunya berdampak pada daya saing dan kompetensi tenga kerja secara menyeluruh dalam memperoleh kesempatan kerja baik didalam maupun luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan saat ini sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam keadaan darurat. Indonesia kekurangan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan dan kompetensi kerja serta berdaya saing tinggi dalam pasar kerja. Kebijakan peningkatan SDM Indonesia masih berkutat pada wajib belajar 6 tahun hingga 9 tahun.Padahal hal ini tidak akan mampu meningkatkan kompetensi kerja SDM Indonesia dalam menyongsong AEC 2015.  Pada era dibukanya pasar barang dan jasa tingkat Asean, yang disebut dengan Asean Economic Community (AEC) 2015, maka keluar-masuknya tenaga kerja antar negara Asean tidak terbendung lagi dan akan saling berkompetisi merebut kue ekonomi di tiap negara.Bagi tenaga kerja dari negara AEC yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi dari anggota lainnya tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam AEC. Ini yang harus diwaspadai SDM Indonesia setahun ke depan. Pendidikan setinggi apapun apabila tidak disertai kompetensi yang tinggi, maka akan dikalahkan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih sekalipun hanya memiliki ijazah jenjang pendidikan lebih rendah. Kondisinya sedang darurat, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pelatihan dan peningkatan kualitas kurikulum pelatihan yang lebih penting ketimbang lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang belum siap kerja, kata Muhaimin. Tenaga kerja yang lebih terlatih akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi di dalam dunia kerja dan dunia usaha, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

3.      Besarnya pengangguran.  Sumber pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara sektor ekonomi tersier (sektor industri jasa) dengan padat karya merupakan titik balik persoalan dari kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang cukup memprihatinkan.

Hal itu ditandai dengan jumlah pengangguran yang semakin meningkat tahun 2013 ini. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pengangguran terbuka sebesar 6,25 persen, atau 7,39 juta orang (per Agustus 2013). Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2012, yaitu 6,14 persen atau 7,24 juta orang. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan sektor-sektor seperti perdagangan, jasa, dan industri otomotif yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja justru semakin tumbuh dan meningkat. Sektor padat karya yang justru menyerap banyak tenaga kerja masih terus meributkan persoalan ketenagakerjaan. Ketika sektor yang satu tumbuh namun tidak banyak menyerap tenaga kerja, sementara sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja menghadapai banyak persoalan termasuk kebijakan ketenagakerjaan, seperti masalah upah minimum

sektor-sektor menghasilkan barang yang melalui proses produksi dan membutuhkan tenaga kerja, justru berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas atau perlambatan pertumbuhan sehingga muncul persoalan pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

Telah banyak cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

A.    Membuat berbagai kebijakan perundang-undangan ketenagakerjaan. Beberapa perundang-undangan telah digulirkan oleh pemerintah untuk memperbaiki masalah ketenagakerjaan di Indonesia, diantaranya :

1.      Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2.      Undang-undang nomor 21 tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

3.      Undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

B.     Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan dibidang pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang paling strategis untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja-tenaga kerja terdidik yang berkualitas baik dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Salah satu tujuan yang paling penting dari kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan adalah kemampuan angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan berwiraswasta. Dengan berwiraswasta seorang angkatan kerja tidak hanya bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain, dengan demikian angka pengangguran dapat berkurang

C.     Kebijakan perluasan lapangan Kerja. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memprluas lapanagan kerja terdiri dari dua cara :

1.      Kebijakan langsung, Kebijakan langsung adalah kebijakan yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja baru, diantaranya dengan melakukan pengangkatan pegawai negeri.

2.      Kebijakan tidak langsung, Kebijakan tidak langsung dilakukan oleh pemerintah dengan cara mendorong pihak swasta utnuk menciptakanlapangan kerja baru. Pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur anggaran baik itu APBN maupun APBN. Adapun tujuan utama dengan diterapkan nya kebijkan fiskal adalah mendorong lapangan kerja baru melalui berbagai proyek-proyek pembangunan pemerintah yang mampu menyerap lapangan pekerjaan. Beberapa contoh proyek tersebut antaralain pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, pasar tradisional, dan lain-lain.

Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mendasarkan pada pengelolaan jumlah uang beredar. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kredit berbunga rendah. Dengan pemberian kredit tersebut diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk memperluas lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

D.    Kebijakan Pengupahan

Kebijakan pengupahan perlu diambil oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah yang terlalu kecil oleh para pengusaha. Selain itu upaya lain yang dapat memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja adalah :

1.      Menetapkan upah minimum regional

2.      Mewajibkan setiap pengusaha untuk mengikutsertakan pegawainya dalam asuransi jaminan sosial

3.      Mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja para pegawainya

4.      Mewajibakan setiap perusahaan untuk memnuhi hak-hak ketenagakerjaan selain gaji seperti hak untuk Cuti, hak untuk istirahat, menjalankan ibadah dll.

E.     Pelayanan Informasi kerja ; Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah kesenjangan informasi. Salah satu akibat yang di timbulkannya adalah terjadinya pengangguran Friksional. Pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksinkronan informasi adanya kesempatan dengan pencari kerja. Pengangguran friksional terjadi bukan karena ketidakmampuan pencari kerja untuk mengisi suatu posisi, melainkan karena adanya kesenjangan informasi tentang berbagai informasi kesempatan kerja yang lebih baik.

F.      Pemerataan lapangan Kerja ; Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas pemerataan lapangan kerja, diantaranya sebagai berikut :

1.      Mendirikan industri atau pabrik-pabrik baru yang dapat menyerap tenaga kerja lebih  banyak atau padat karya.

2.      Mendorong bangkitnya usaha kecil dan menengah dengan memberikan kredit berbunga rendah

3.      Membuka lapangan kerja di pedesaan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya arus urbanisasi.

4.      Meningkatkan investasi sektor swasta baik dari para pengusaha asing maupun pengusaha dalam negeri

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

·         Industri Manufacture

Berdasarkan pengamatan kita selama menyusun dan mencari sumber referensi makalah ini bahwa:

 Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku, bahan setengah jadi ssampai dengan barang jadi yang siap untuk di jual.

·         Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di indonesia amatlah kurang dari harapan. Banyaknya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya peningkatan terhadap mutu tenaga kerja sehingga mereka tidak mempunyai skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara latihan kerja, pemagangan dan perbaikan gizi.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu menetapkan upah minimum. Penetapan upah minimum itu antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

Aapun cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia dapat melalui investasi, perbaikan daya saing, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, peningkatan keahlian pekerja dan yang paling penting adalah terlaksananya hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

B.   Saran

·         Industri Manufacture

·         Ketenagakerjaan

Pemerintah harus memperhatikan kondisi tenaga kerja baik dari peningkatan mutu tenaga kerja maupun dari sistem upah dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Untuk tenaga kerja harus mengasah keterampilan agar mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

http//www.bps.go.id

http//www.Antaranews.com

http//www.Liputan6.com